Wamen Ribka Ungkap Tantangan Rekam KTP Jutaan OAP: Takut Dimata-matain

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk meluruskan persepsi nan berkembang di tengah-tengah masyarakat mengenai pendataan Orang Asli Papua (OAP) di enam provinsi.

Dia menegaskan bahwa jumlah OAP nan saat ini tercatat dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa OAP menjadi golongan minoritas di Tanah Papua.

"Setelah ada pertemuan kami mengenai dengan masalah pendataan Orang Asli Papua nan dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Papua dan juga lima provinsi lain di Tanah Papua, rupanya memang ada netizen, komentator, dan pengamat lokal nan menyampaikan persepsi bahwa terjadi minoritas terhadap Orang Asli Papua," kata Ribka di Jakarta, Selasa (26/5).

Berdasarkan info Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Ribka menyebut jumlah OAP aktif nan telah melakukan perekaman KTP elektronik dan tercatat dalam SIAK saat ini mencapai 2.296.846 jiwa. Sementara itu, jumlah total masyarakat se-Tanah Papua berasas Data Konsolidasi Bersih (DKB) Dinamis tercatat sebanyak 5.832.120 jiwa.

Menurutnya, nomor tersebut tetap berkarakter bergerak dan bakal terus berubah lantaran tetap banyak masyarakat original Papua nan belum melakukan perekaman info kependudukan, khususnya di wilayah pedalaman, pegunungan, wilayah terpencil, hingga masyarakat Papua nan berada di luar negeri.

Ribka menjelaskan, hambatan utama dalam pendataan OAP adalah belum meratanya perekaman manajemen kependudukan di beragam daerah, terutama wilayah pegunungan dan wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Pemahaman keliru

Selain aspek geografis, Ribka juga menyoroti tetap adanya pemahaman keliru di tengah masyarakat mengenai perekaman KTP elektronik. Menurutnya, sebagian penduduk tetap percaya pada beragam rumor nan menyebabkan mereka enggan melakukan perekaman data.

"Ada stigma alias ada masyarakat itu buat konklusi sendiri bahwa jika merekam KTP itu disebut nomor 666 itu antikris. Jadi mereka tidak mau merekam. Ada nan bilang menyampaikan bahwa ini jika direkam kelak dimata-matain," ujarnya.

Ia menegaskan, info kependudukan sangat krusial untuk menentukan beragam kebijakan pemerintah, mulai dari penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU), biaya otonomi khusus, pelayanan administrasi, hingga program kesejahteraan masyarakat. Ketika info tidak lengkap, pemerintah bakal susah mengukur kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil pemilahan info OAP aktif dan total masyarakat se-Tanah Papua, Provinsi Papua Tengah menjadi wilayah dengan jumlah OAP aktif terbesar.

Jumlah OAP aktif di Papua Tengah tercatat mencapai 995.248 jiwa, terdiri atas 526.469 laki-laki dan 468.779 perempuan. Sementara total masyarakat Papua Tengah berasas DKB Dinamis mencapai 1.393.565 jiwa.

Di posisi kedua terdapat Provinsi Papua dengan jumlah OAP aktif sebanyak 512.331 jiwa dari total masyarakat 1.126.448 jiwa.

Selanjutnya, Provinsi Papua Barat mencatat jumlah OAP aktif sebanyak 281.161 jiwa dengan total masyarakat 592.451 jiwa.

Provinsi Papua Barat Daya mempunyai jumlah OAP aktif sebanyak 256.915 jiwa dari total masyarakat 636.164 jiwa.

Sementara itu, Provinsi Papua Selatan mencatat jumlah OAP aktif sebanyak 229.337 jiwa dari total masyarakat 595.192 jiwa.

Provinsi Papua Pegunungan menjadi wilayah dengan jumlah OAP aktif paling sedikit, ialah 21.854 jiwa, meskipun total penduduknya mencapai 1.488.300 jiwa.

Ribka pun membujuk seluruh pemerintah wilayah di Tanah Papua untuk terus meningkatkan pelayanan manajemen kependudukan dan mempercepat pendataan OAP secara menyeluruh.

(asa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]