Wamendagri: Sinkronisasi Pusat dan Daerah Penting untuk RKP 2027

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya sinkronisasi program pemerintah pusat dan pemerintah wilayah (Pemda) dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.

Penyelarasan perencanaan dan penganggaran menjadi kunci untuk memastikan program prioritas nasional dapat melangkah efektif hingga ke daerah.

Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara kunci dan memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) dalam rangka penyusunan RKP Tahun 2027 di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Kamis (7/5).

Menurutnya, sinkronisasi saat ini mempunyai konteks nan sangat krusial dalam perjalanan pembangunan Indonesia. Pasalnya, kepala wilayah saat ini menghadapi tantangan nan jauh berbeda dibanding generasi sebelumnya.

"Sekarang tantangannya sangat berbeda," ujarnya.

Bima menyebut, setidaknya terdapat tiga tantangan utama nan dihadapi kepala wilayah saat ini. Hal itu meliputi tantangan geopolitik di tingkat global, pengawalan program prioritas di tingkat nasional, serta janji politik dan angan publik di tingkat lokal.

Namun demikian, dia menegaskan bahwa perihal paling mendasar nan kudu dipenuhi adalah penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM), meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas), serta sosial.

"Nah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ini jelas, kita punya pedoman untuk melakukan sinkronisasi tadi. Kemendagri berbareng Kementerian Perencanaan memastikan terjadinya sinkronisasi," jelasnya.

Bima mengatakan andaikan enam SPM tersebut belum melangkah optimal, maka sinkronisasi program pusat dan wilayah bakal susah diwujudkan.

Alasannya, seluruh SPM kudu masuk dalam arsip perencanaan, dianggarkan melalui program, serta mempunyai sasaran keahlian nan jelas. Karena itu, Kemendagri terus melakukan pertimbangan terhadap Pemda nan tetap mengalami hambatan dalam menjalankan program-program tersebut.

"Mereka kita pastikan, bisa alias enggak untuk [memenuhi] Standar Pelayanan Minimal nan paling minimal tadi. Ini adalah PR kita. Artinya, sebelum kita bicara program prioritas nasional, nan ininya (SPM) bagaimana," ujarnya.

Bima juga menegaskan penyelenggaraan program strategis nasional nan baik di wilayah dapat menjadi pengungkit kemajuan pembangunan. Ia mencontohkan praktik baik nan dilakukan Pemerintah Kota Jambi dalam mengawal beragam program prioritas nasional sehingga bisa mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

"Kebetulan minggu lampau baru kami kunjungi ke sana, Kota Jambi, ini setelah dihitung-hitung, ini lantaran wali kotanya agak gesit juga, support pembiayaan pembangunan dari mana-mana, itu jumlahnya nyaris sama dengan APBD-nya sendiri, dua triliun," ujarnya.

Bima mendorong Pemda menjaga konsistensi arsip perencanaan dan penganggaran. Selain itu, dia juga menekankan pentingnya penyelarasan dengan delapan klaster prioritas nasional, kepatuhan terhadap mandatori belanja, penemuan fiskal dan kemudahan investasi, serta penguatan sinergi pembangunan kewilayahan.

Rakorbangpus ini turut dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, dan perwakilan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh Indonesia.

(fra/fra)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]