Wamendagri Tekankan Penyusunan Anggaran Daerah Selaras dengan RKPD

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Bale Gede, Gedung Negara Pakuan, Bandung, Jawa Barat, Rabu (15/4).

Dalam forum tersebut, Wiyagus menekankan pentingnya konsistensi dan sinkronisasi dalam penyusunan anggaran daerah. Ia mengimbau seluruh jejeran pemerintah wilayah (Pemda) di Jawa Barat untuk memastikan setiap program nan dirancang betul-betul selaras dengan arsip perencanaan.

Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kudu disusun berasas perencanaan nan matang dan merujuk pada RKPD. Dengan demikian, tidak ada lagi program nan muncul tanpa dasar perencanaan nan jelas.

"Tidak boleh ada lagi program di dalam APBD nan tiba-tiba muncul tanpa ada dasar perencanaannya di arsip RKPD, begitu pula sebaliknya," kata Wiyagus berpesan.

Ia menegaskan, penyelarasan tersebut krusial agar sistem perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, melangkah berkesinambungan dan searah dengan kebijakan nasional.
Karena itu, arsip perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) hingga RKPD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, kudu merujuk pada arah pembangunan nasional.

Di sisi lain, Wiyagus juga memberikan apresiasi terhadap capaian ekonomi Jabar sepanjang 2025 nan tumbuh sebesar 5,32 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,11 persen. Bahkan, pada triwulan keempat, pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut mencapai 5,85 persen.

Meski demikian, dia mengingatkan agar Pemda tidak sigap berpuas diri, mengingat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tetap tergolong tinggi, ialah sebesar 6,77 persen. Hal ini menjadi catatan krusial agar pertumbuhan ekonomi ke depan lebih inklusif dan bisa menyerap tenaga kerja secara optimal.

"Ini menjadi catatan krusial agar laju ekonomi kita ke depan lebih inklusif dan optimal dalam menyerap tenaga kerja lokal," pesannya.

Dalam mendukung program prioritas nasional Asta Cita, Wiyagus juga mengapresiasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta operasional unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut.

Namun, dia menekankan pentingnya percepatan publikasi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai agunan keamanan pangan bagi penerima manfaat.

"Sertifikasi ini adalah syarat mutlak. Bukan sekadar administrasi, melainkan agunan keamanan pangan bagi anak-anak kita," imbuhnya.

Wiyagus membujuk seluruh jejeran Pemda untuk terus melangkah berbareng dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

"Mari kita bekerja dengan penuh integritas dan tanggung jawab untuk memastikan setiap rupiah anggaran ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh rakyat menuju Provinsi Jawa Barat nan lebih maju dan sejahtera," pungkasnya.

(inh)

Add as a preferred
source on Google