WFH ASN Dinilai belum Tentu Hemat Energi

Kebijakan WFH ASN memicu pro dan kontra.(Dok. Antara)

KEBIJAKAN work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) nan bakal mulai diterapkan pemerintah memunculkan tanda tanya mengenai efektivitasnya dalam menekan konsumsi energi. Alih-alih betul-betul menghemat, kebijakan itu dinilai berpotensi hanya memindahkan beban daya dari instansi ke rumah tangga.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah menilai keberhasilan kebijakan tersebut sangat berjuntai pada pengawasan dan pengaturan beban kerja di masing-masing instansi. Menurut dia, pembatasan mobilitas ASN memang dapat menekan penggunaan daya BBM sektor transportasi. Namun, konsumsi listrik justru bebannya bisa makin besar ke rumah tangga.

“Kalau mengenai efektivitasnya itu sangat tergantung dari sejauh mana pengawasan dan beban kerja dari ketua di masing-masing unit kerja,” kata Trubus ketika dihubungi, Kamis (9/4).

“Beban konsumsi energinya bisa pindah dari instansi ke rumah. Orang tetap pakai listrik, tetap pakai perangkat, hanya lokasinya saja nan berubah,” katanya.

Dari sisi implementasi, Trubus menyoroti tantangan pengawasan, terutama di daerah. Mekanisme kontrol kudu betul-betul dijalankan lantaran jika tidak penyelenggaraan WFH bisa jauh dari tujuan nan dicanangkan.

“Pengawasannya tidak mudah. ASN mengawasi ASN lain, apalagi di wilayah sangat tergantung pada kepala daerah,” katanya.

Pengalaman WFH pada masa covid-19, kata Trubus, berjalan dalam konteks nan sangat berbeda. Ketika itu kebijakan bekerja dari rumah didorong kebutuhan mendesak demi kesehatan.

Berbeda dengan kondisi sekarang nan relatif normal, WFH tidak dilandasi rasa urgensi nan sama sehingga efektivitas dan kedisiplinannya betul-betul perlu diawasi.

Menurut Trubus, ada aspek lain nan juga bisa memengaruhi efektivitas WFH. Menurutnya, tidak semua ASN mempunyai kondisi kediaman nan memadai untuk bekerja. Kondisi tersebut justru berpotensi mengurangi efektivitas kerja apalagi memunculkan WFA (work from anywhere)  yang melenceng dari semangat penghematan.

“Kalau di rumah tidak kondusif, akhirnya kerja di luar seperti misalnya dari cafe. Itu juga jadi persoalan,” ujarnya.

Meski begitu, kebijakan WFH tetap berkarakter uji coba. Pemerintah dinilai tengah menguji untuk memandang dampaknya terhadap efisiensi daya dan keahlian birokrasi.

Trubus memandang kebijakan itu tetap perlu dicoba sebagai langkah antisipatif di tengah tekanan dunia khususnya mengenai energi. Evaluasi nantinya bakal menjadi kunci untuk menentukan WFH layak dilanjutkan alias tidak

“Ini semacam testing the water. Nanti kita lihat evaluasinya apakah sasaran penghematan Rp6,2 triliun itu tercapai alias tidak,” ucapnya. (Z-10)